5 Huge Green-Tech Projects in the Developing World

Any solution to global climate change will eventually have to involve the whole globe, not just the richest countries.

That’s why deals like the one announced Tuesday between Pasadena’s eSolar and the Indian conglomerate Acme Group are essential to any truly green global future. ESolar will sell Acme 1,000 megawatts worth of solar thermal technology, so that the latter can build a network of solar power plants in India’s northern state of Haryana.

“India is an enormous electricity market with enormous demand for growth,” said Rob Rogan, vice president of corporate communications for eSolar. “We see this as our chance to be part of a long-term renewable energy solution in India.”

To date, most wind and solar power has been deployed in the rich, industrialized nations. A 2008 report found that the world’s developed countries had installed 207 gigawatts of renewable-power generation, excluding large hydro. That’s only a few percent of the rich countries’ power generation, but it’s a lot more than the 88 gigawatts of clean power that had been built in the developing world.

Now, even with the Obama-led United States looking increasingly green-friendly, that trend could reverse. Falling renewable-energy costs and the desire to use domestic energy sources have helped green tech make inroads in fast-growing countries. Renewable-energy investments jumped 91 percent in 2007 in China. and India expects add 6 gigawatts of wind power between 2007 and 2012.

Read More

SAVE ENERGY !

Permen Listrik Geothermal Tuntas Desember 2009

JAKARTA – Peraturan Menteri (Permen) mengenai harga listrik panas bumi (geothermal) akan segera diselesaikan pada Desember tahun ini, dengan batas atas USD9,7 sen per Kwh.

Pada awalnya peraturan mengenai harga listrik panas bumi ini akan dikeluarkan dalam bentuk Perpres, namun kemudian dalam pengkajian antardepartemen, kemudian diputuskan hanya akan dikeluarkan dalam bentuk Permen.

“Tadinya kita siapkan konsep Perpres tapi setelah dikaji antardepartemen akan dikeluarkan dalam bentuk Permen. Bisa lebih cepat. Desember ini bisa,” ujar Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono, di Hotel The Sultan, Jakarta, Selasa (1/12/2009).

Menurutnya, angka sebesar USD 9,7 sen per Kwh tersebut disepakati antara Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) di sisi Hulu dan PLN di sisi hilir dan akan dites terlebih dahulu. Namun, apapun kontrak yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen tersebut maka kontrak sebelumnya. “Kontrak harus dihormati ya sesuai dengan harga kontrak,” tukasnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengembangkan energi panas bumi. Keseriusan ini dapat dilihat dalam Road Map Pengembangan Panas Bumi 2004-2025. Pemerintah menargetkan pada 2025 sudah memanfaatkan energi panas bumi hingga mencapai 9.500 MW atau lima persen konsumsi energi nasional.(rhs)

Andina Meryani

BBM Hemat 40% karena Energi Panas Bumi

PENGALENGAN - Penggunaan energi panas bumi pada beberapa pembangkit listrik yang dimiliki PLN sudah menghemat sekira 40 persen dalam penggunaan BBM sejak Januari 2009 lalu.

Adapun pembangkit panas bumi memang menjadi pembangkit yang paling disenangi dengan alasan ketersediaannya (availability), ramah lingkungan, dan harganya juga yang relatif lebih murah.

Berdasarkan blue print energi 2025, ditegaskan bahwa penggunaan energi panas diperkirakan mencapai enam persen dengan asumsi kesetaraan konsumsi bahan bakar minyak dua juta barel per hari.

“Kami sangat mengharapkan pengembangan panas bumi menjadi fokus utama ke depannya,” ujar Direktur PLN Jawa Bali Murtaqi Syamsudin, saat konferensi pers peresmian Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Wayang Windu Unit 2, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6/2009).

Sedangkan mengenai harga jual panas bumi di PLTP Wayang Windu tahap 2 ini, menurut Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Abadi Purnomo adalah sekira USD5,5-USD5,7 sen per Kwh.

“Harga jual untuk PLTP Wayang Windu unit 2 ini sekira USD5,5-USD5,7 sen pe Kwh,” ungkap Abadi. (ade)

Andina Meryani-Okezone

Dewan Energi Nasional Mulai Rumuskan Program

Jakarta, Tambangnews.com.- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan rumusan Kebijakan Energi Nasional sebagai misi utama DEN akan selesai pada awal 2010. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers usai pelaksanaan Sidang Anggota Pertama DEN di Auditorium Departemen ESDM Jakarta, Jumat (12/6).

Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, telah dibentuk Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan DEN terdiri atas Ketua (Presiden RI), Wakil Ketua (Wakil Presiden RI), sedangkan Ketua Harian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, Anggota DEN terdiri atas 15 orang, yaitu 7 (tujuh) orang adalah Menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Sedangkan 8 (delapan) orang Anggota berasal dari Pemangku Kepentingan yang mewakili kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup dan konsumen.

Sebelum Dewan Energi Nasional dibentuk, Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh Menteri ESDM dengan anggota Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala BATAN. Tugas utama dari BAKOREN adalah merumuskan kebijakan di bidang energi, merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi dan koordinasi pelaksanaan program. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, BAKOREN telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang energi baik kebijakan umum maupun kebijakan penunjang.

Seperti dilansir oleh situs resmi ESDM, Menteri ESDM menguraikan misi pertama DEN yaitu merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, maka DEN akan segera membentuk kelompok kerja untuk membahas draft Kebijakan Energi Nasional yang ditargetkan selesai sebelum Oktober 2009 atau sebelum Presiden baru dilantik. Selanjutnya, ujar Menteri, pada periode Oktober 2009 hingga Februari 2010 draft tersebut akan disesuaikan dengan misi bidang energi pada kabinet baru.

”Dengan demikian, pada awal tahun 2010 Kebijakan Energi Nasional tersebut dapat segera mendapat persetujuan DPR untuk ditetapkan, sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kita juga sudah mempunyai Kebijakan Energi Nasional untuk Jangka Menengah,” ujar Purnomo. (tn01)

www.tambangnews.com

Jabar Dicanangkan jadi Lumbung Energi Panas Bumi

PANGALENGAN – Perut Jawa Barat ternyata memuat harta karun berupa ladang panas bumi dengan potensi sebesar 6.000 MW. Kekayaan itu tersebar di 40 lokasi di 10 Kabupaten di antaranya Sukabumi, Bogor, Cianjur, Kuningan, Majalengka, Garut, Subang, Bandung, Tasikmalaya, dan Sumedang.

“Saya canangkan Jawa Barat sebagai lumbung geothermal dan kita semua harus mendukungnya,” ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dalam sambutannya di acara Peresmian Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Wayang Windu Unit 2, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6/2009).

Menurutnya, siapapun boleh datang dan pergi dari jabatan Menteri ESDM, namun arah kebijakan untuk mengembangkan tenaga panas bumi harus jelas dan terus didukung.

Dari sekira 1.189 MW kapasitas dari pembangki panas bumi di tahun 2009, 1.000 MW di antaranya berasal dari Jawa Barat. Namun, dikatakannya, kapasitas tersebut masih kecil dan perlu dikembangkan.

“Dengan adanya pasokan pembangkit tersebut dapat membantu sistem kelistrikan Jawa Bali,” tukasnya.(rhs)

Andina Meryani-Okezone

Produksi Gas Bumi Capai 8.274 MMSCFD

JAKARTA - Pemerintah mencatat produksi gas bumi Indonesia periode Januari-Juli 2009 mencapai 8.274 MMSCFD yang diproduksikan dari 43 Wilayah Kerja (WK) Kontrak Kerja Sama.

Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira, yang dikutip dari situs resmi lembaga itu, Kamis (1/10/2009).

Secara kumulatif, produksi gas bumi rata-rata periode Januari-Juli 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,96 persen dibanding produksi gas bumi rata-rata pada 2008 yaitu sebesar 7.883 MMSCFD.

Dari sisi pemanfaatan gas bumi, periode Januari-Juli 2009 sebesar 3.943 MMSCFD (47,7 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dan sebesar 4.331 MMSCFD (52,2 persen) digunakan untuk memenuhi komitmen ekspor.

Berdasarkan kondisi tersebut telah terjadi peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik sebesar 174 MMSCFD (4,6 persen) dibandingkan dengan pemanfaatan gas bumi domestik pada 2008 yaitu sebesar 3.769 MMSCFD.

Pemanfaatan gas bumi domestik tersebut digunakan untuk peningkatan produksi minyak bumi, pembangkit listrik (PLN), pabrik pupuk, petrokimia, bahan bakar gas (LPG), transportasi maupun industri lain. Sedangkan pemenuhan komitmen ekspor dilakukan melalui ekspor LNG dan gas pipa.

Pemanfaatan gas bumi untuk listrik (PLN) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 502 MMSCFD pada 2007 menjadi 932 MMSCFD pada 2008 dan pada 2009 menjadi 1261 MMSCFD atau mengalami peningkatan sebesar 150 persen dalam kurun waktu dua tahun.

Selain itu, pemerintah telah merencanakan untuk mengalokasikan gas bumi dalam bentuk LNG guna membantu pemenuhan kebutuhan gas bumi di daerah Jawa dan Sumatera Utara melalui pembangunan LNG Receiving Terminal di lepas pantai Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasokan LNG untuk domestik tersebut direncanakan akan terealisasi pada 2012.

Di sisi lain, dalam rangka optimasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengalokasikan gas bumi untuk pemenuhan gas bumi domestik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) yang ditandatangani pada 2002-2007 sebesar 15.443 triliun BTU atau 62,4 persen dari total kemampuan pasokan gas bumi nasional.

Sedangkan sebesar 9.284 triliun BTU atau 37,6 persen dialokasikan untuk ekspor guna memenuhi komitmen kontrak yang telah ditandatangani dan diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Untuk mendukung program diversifikasi energi dan pemanfaatan gas bumi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan melakukan konversi minyak tanah ke LPG dan pengembangan infrastruktur gas bumi melalui pembangunan infrastruktur jaringan gas kota yang pada 2009 telah dimulai di Surabaya dan Palembang.

Selanjutnya, pada 2010 akan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan infrastruktur gas kota di Bekasi, Depok, Tarakan (Kaltim), Sengkang (Sulsel), dan Bontang (Kaltim).

Demi mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pemerintah telah mengalokasikan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk melalui program revitalisasi lima pabrik pupuk lama di Pupuk Sriwidjaja (PUSRI), Pupuk Kalimantan Timur (PKT), dan Pupuk Kujang Cikampek (PKC), serta pembangunan satu pabrik baru di Petrokimia Gresik (PKG).

Pemenuhan gas bumi untuk PKT dan PKG telah dapat dipenuhi dari produsen gas bumi di Kalimantan Timur dan Jawa Timur, sedangkan untuk pabrik yang lain (PUSRI dan PKC) pada saat ini sedang dilakukan kajian untuk merelokasi pabrik pupuk tersebut mendekati sumber gas di wilayah Papua (Tangguh) dan Sulawesi Tengah (Donggi-Senoro). (ade)

Widi Agustian-Okezone